Di bidang pariwisata, Padang fokus melakukan pengembangan dan pembenahan objek wisata, Kunjungan wisatawan mengalami peningkatan setiap tahun yang berpengaruh pada pendapatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan investasi. Pada 2015, PAD Padang dari sektor pariwisata hanya Rp17,8 miliar. Jumlah itu meningkat menjadi Rp104,9 miliar pada 2019.[33][34] Sementara itu, realisasi investasi di Padang meningkat dari 357,6 miliar pada 2016 menjadi Rp2,2 triliun pada 2019.[35] Capaian di bidang pariwisata dan investasi mengantar Padang meraih penghargaan Indonesia Atrractiveness Award (IAA) yang digelar Tempo pada 2015, 2016, 2017, dan 2018. Wali Kota Mahyeldi diarak oleh pasukan oranye kala menyambut Piala Adipura pada 2017, kali pertama sejak gempa bumi 2009
Fokus Pemerintah Kota Padang berikutnya adalah di bidang kebersihan. Usai dilanda gempa bumi pada 2009, Padang menghadapi permasalahan kebersihan yang tidak teratasi, ditandai dengan lepasnya penghargaan Adipura. Pada 25 Oktober 2014, pemerintah meluncurkan program Padang Bersih, Sebagai implementasi program tersebut, Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) dibentuk di tingkat keluragan untuk memastikan disiplin warga membuang sampah, Pada 2017, Padang kembali berhasil meraih penghargaan Adipura setelah lepas selama delapan tahun sejak 2009.
Selain program di bidang infrastruktur, pariwisata, dan kebersihan, program-program yang digulirkan Mahyeldi lainnya meliputi pembenahan pasar, pendidikan gratis 12 tahun, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH). Pembenahan pasar dimulai dari Pasar Raya Padang lalu pasar-pasar satelit. Pendidikan gratis 12 tahun diselenggarakan untuk siswa SD, SLTP, dan SLTA negeri yang dimulai pada semester kedua tahun 2014. Pada 2015, Padang meraih penghargaan Anugerah Peduli Pendidikan (APP) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah dinilai berhasil melaksanakan program wajib belajar 12 tahun dengan baik, Adapun program bantuan RTLH menargetkan 1.000 rumah masyarakat miskin setiap tahun dengan mengunakan prinsip gotong royong, yakni menyinergikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Padang, CSR perusahaan swasta, dan partisipasi masyarakat.
Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Padang mencatat peningkatan kinerja setiap tahun. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk tingkat kota pada 2013 menempatkan Padang pada peringkat ke-54.Pada 2018, peringkat Padang naik di posisi ke-41. Di Sumatra Barat, peringkat Padang berada di bawah Payakumbuh dan Bukittinggi.
- Penghargaan
Mahyeldi bersama pedagang di Pasar Raya Padang
