LINTASREPUBLIK.COM – Memasuki satu tahun kepemimpinan Bupati Pesisir Selatan H.Hendrajoni, S.H., M.H. dan Wakil Bupati Dr. H. Risnaldi Ibrahim, S.Ag., M.M., M.H. yang dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam mendorong percepatan kemajuan daerah.
Di bawah komando Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pesisir Selatan yang baru, Jaferi, S.T, berkomitmen akan menunjukkan pembangunan progres signifikan, baik dari sisi fisik, penguatan tata kelola birokrasi, hingga perencanaan tata ruang yang terintegrasi.
Jeferi menegaskan bahwa mutu menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Pesisir Selatan.
Menurutnya, kualitas pekerjaan harus menjadi standar yang tidak bisa ditawar, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Dengan komitmen terhadap mutu, setiap pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik diharapkan lebih kokoh, tahan lama, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Pesisir Selatan.
Ratusan paket pekerjaan digesa dalam kurun satu tahun, mulai dari peningkatan jalan dengan sistem rigid pavement, rehabilitasi jembatan strategis, pembangunan drainase, hingga penguatan infrastruktur dasar lainnya demi menopang konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,”harap Jeferi.
Ia menegaskan bahwa orientasi pembangunan tidak sekadar mengejar target kuantitas, melainkan memastikan kualitas jangka panjang.
Dari sisi tata kelola internal,ia memastikan penataan birokrasi berjalan tertib dan sesuai regulasi. Administrasi, perencanaan anggaran, hingga sistem pelaporan diperkuat agar seluruh program berlangsung transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,”tutur Kadis.
Jaferi menegaskan bahwa penataan birokrasi di lingkungan Dinas PUPR Pesisir Selatan berjalan cukup baik dan tetap berada pada koridor regulasi yang berlaku.
Menurutnya, penguatan administrasi, tata kelola keuangan, serta sistem kerja yang tertib dan transparan menjadi fondasi utama dalam mendukung kinerja teknis di lapangan.
Dengan birokrasi yang rapi dan profesional, pelayanan publik di sektor infrastruktur dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat”, tutup Jeferi. (Nanda)
