Selanjutnya pada sisi keamanan, terdapat beberapa potensi gangguan yang juga perlu diwaspadai, seperti kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas jalan dan penyeberangan antar pulau, serta kepadatan pada bandara, terminal dan pelabuhan.
“Jadikan pengaturan rekayasa lalu lintas pada Idul Fitri 2022 sebagai acuan. Penerapan contra flow dan one way pada jalur tol maupun arteri harus dilakukan secara fleksibel, menyesuaikan dengan situasi di lapangan dan mengacu data volume kendaraan dari traffic counting PT. Jasa Marga. Selain itu, lakukan sosialisasi secara masif sebelum rekayasa lalu lintas sehingga masyarakat terinformasi dengan baik,” papar Kapolda.
Dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang akan menggunakan moda transportasi umum di bandara, terminal dan pelabuhan, maka lakukan pengaturan jadwal keberangkatan, dorong pembelian tiket secara online dan lakukan pengaturan arus keluar masuk bersama dengan stakeholder terkait, guna mengantisipasi terjadinya kepadatan penumpang. Selain itu, intensifkan patroli jalan kaki dalam rangka sosialisasi prokes dan mencegah terjadinya kejahatan.
Selanjutnya terkait kejahatan konvensional, berdasarkan anev tahun 2021, kejahatan paling tinggi terjadi pada bulan Desember didominasi oleh jenis kejahatan konvensional.
Melihat hal tersebut, Kapolri menyampaikan agar meningkatkan patroli pada daerah rawan dan objek vital serta lakukan sosialisasi guna meningkatkan standar keamanan lingkungan dan tempat tinggal, terutama kepada masyarakat yang akan berpergian.
Tak hanya itu, terkait ancaman terorisme juga menjadi potensi gangguan yang serius. Ia menekankan, bahwa aksi terorisme seperti di Polsek Astana Anyar tidak boleh terjadi. “Maka kedepankan deteksi dini dan preventive strike guna mencegah aksi-aksi terorisme, serta lakukan penjagaan ketat pada pusat keramaian maupun tempat ibadah yang berpotensi menjadi target serangan teror,” ujarnya.
Kemudian terkait ancaman bencana alam, dipersiapkan tim tanggap bencana, tim rehabilitasi dan sarana prasarana pendukung, disertai penguatan edukasi tanggap bencana kepada masyarakat, sehingga kita mampu melakukan quick response guna memitigasi bencana.
Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah terkait pengendalian ketahanan pangan dan BBM.
“Lakukan monitoring di lapangan bersama Satgas Pangan dan stakeholder terkait guna memastikan ketersediaan pasokan pangan. Imbau para pelaku usaha agar tidak melakukan penimbunan atau menahan stok yang tentunya dapat menyebabkan kelangkaan, maupun kenaikan harga,” katanya.
“Apabila terdapat upaya spekulan, lakukanlah gakkum secara prosedural, namun jangan sampai mengganggu distribusi dan ketersediaan pangan di lapangan. Begitu juga dengan BBM, lakukan koordinasi dengan Pertamina, Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait, guna memastikan ketersedian stok BBM, serta pastikan berbagai layanan pertamina yang disiapkan dapat melayani masyarakat dengan baik,” sambung Kapolda Sumbar.
