LINTASREPUBLIK.COM – Sekretaris Jenderal DPP Perkumpulan Keluarga Pesisir Selatan (PKPS), Bakri Maulana, S.E, M.P, meminta Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk lebih serius memprioritaskan percepatan pemulihan infrastruktur yang terdampak banjir beberapa waktu lalu.
Menurutnya, bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah beberapa waktu lalu telah menyebabkan kerusakan pada berbagai fasilitas publik. Hingga saat ini, masih banyak infrastruktur vital yang belum mendapatkan penanganan maksimal dari pemerintah.
“Sampai sekarang masih banyak infrastruktur pascabanjir yang belum tersentuh perbaikan. Padahal fasilitas tersebut merupakan urat nadi bagi kelancaran mobilitas masyarakat dan juga penggerak utama perekonomian di daerah terdampak,” ujar BM sapaan akrab Bakri Maulana.
Ia menilai, lambatnya proses pemulihan infrastruktur akan berdampak panjang terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena itu, percepatan perbaikan harus segera dilakukan agar aktivitas warga bisa kembali normal.
Persoalan pemulihan infrastruktur pascabanjir ini, kata BM, akan menjadi salah satu agenda strategis dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PKPS yang dijadwalkan berlangsung pada 7–9 Juli 2026 di Painan Convention Center (PCC).
Rakernas I mengusung tema “Integritas Potensi Ranah dan Rantau dalam Program Pembangunan Pesisir Selatan” Kegiatan ini diprediksi akan dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari tokoh masyarakat, perantau, organisasi kemasyarakatan, hingga pemangku kepentingan lainnya.
“Di Rakernas nanti akan banyak hal yang kita bahas. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana mendorong percepatan pemulihan infrastruktur pascabanjir yang hingga kini masih memerlukan perhatian serius dari semua pihak,” jelasnya putra asli Batang Kapas itu.
BM menegaskan, secara regulasi dan teknis pelaksanaan pembangunan memang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun, ia menilai dukungan dari masyarakat perantau juga memiliki peran penting.
Perantau dinilai bisa memberikan kontribusi berupa dukungan moril, gagasan, hingga membuka akses jejaring untuk mempercepat realisasi program pembangunan di daerah.
“Kami ingin perantau ikut ambil bagian. Mari bersama-sama mendorong agar pemulihan infrastruktur pascabanjir bisa segera terealisasi. Ini demi kepentingan masyarakat Pesisir Selatan secara keseluruhan,” tegasnya.
Selain itu, BM juga menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara masyarakat di kampung halaman dengan perantau.
Menurutnya, kolaborasi kedua elemen ini menjadi kunci dalam menyukseskan berbagai program pembangunan daerah.
Ia juga menyoroti sejumlah program unggulan yang saat ini dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Diantaranya Nagari Mengaji, Nagari Cerdas, Nagari Kenyang, dan program strategis lainnya.
“Program-program unggulan tersebut membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh elemen masyarakat. Dengan semangat kebersamaan antara ranah dan rantau, kita yakin pembangunan di Pesisir Selatan bisa berjalan lebih cepat,” tuturnya.
BM berharap Rakernas I PKPS tidak hanya menjadi ajang silaturahmi warga Pesisir Selatan di perantauan, tetapi juga mampu melahirkan rekomendasi serta langkah konkret untuk memperkuat pembangunan daerah.
“Kita ingin Rakernas ini menghasilkan rumusan nyata untuk penguatan pembangunan, baik di sektor infrastruktur, ekonomi, pendidikan, maupun pemberdayaan masyarakat. Sinergi ranah dan rantau harus menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan pembangunan Pesisir Selatan yang berkelanjutan, baik pembangunan fisik maupun non fisik,” pungkas Bakri Maulana. (Nanda)
