LINTASREPUBLIK.COM – Media sosial dalam sepekan terakhir dihebohkan dengan video viral kondisi jembatan gantung yang berada di Limau Gadang Lumpo Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan.Jembatan yang awalnya dianggap tak terurus dan luput dari perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, ternyata merupakan proyek strategis yang tengah dikerjakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Sumatera Barat di bawah naungan Kementerian PUPR, bukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pesisir Selatan.
Video berdurasi lebih kurang 40 detik yang diunggah oleh beberapa akun dimedia sosial memperlihatkan anak-anak sekolah menyeberangi jembatan dengan Lori saat air sungai naik, sementara saat air sungai normal sangat dangkal warga bisa menyeberangi dengan jalan kaki.Narasi dalam video tersebut seolah olah menyudutkan Pemda atau Dinas PUPR daerah karena dianggap membiarkan akses vital tersebut rusak.
Menanggapi kegaduhan tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari BPJN Wilayah Sumatera Barat memberikan klarifikasi resmi. Pihak Balai menegaskan bahwa jembatan gantung tersebut masuk dalam program pembangunan infrastruktur kerakyatan tahun anggaran 2025-2026.
“Kami perlu meluruskan informasi yang beredar. Jembatan gantung di Limau Gadang Lumpo tersebut memang sedang dalam tahap pengerjaan oleh tim kami (Balai Jalan Nasional), bukan oleh dinas Kabupaten.Program ini adalah bagian dari komitmen pusat untuk membuka akses di daerah pedesaan yang seringkali sulit dijangkau anggaran daerah,” ujar
Gina Tampubolon perwakilan Balai saat dihubungi via WhatsApp pada Kamis, 02/04/2026, ia mengatakan bahwa berdasarkan data Kementerian PUPR, sejak 2015, jembatan gantung merupakan salah satu wujud kebijakan untuk menghubungkan daerah pedesaan.
Isu ini menjadi viral karena masyarakat seringkali menyamakan semua proyek infrastruktur sebagai tanggung jawab Pemda. Namun, menurut aturan tata kelola, pembangunan jembatan gantung berstatus “Nasional” yang terhubung dengan akses antar-desa strategis seringkali diambil alih pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) karena keterbatasan anggaran daerah atau kebutuhan teknis khusus.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pesisir Selatan, Jaferi, ST, MT, mengakui bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pusat terkait jembatan tersebut. “Kami berterima kasih kepada Balai Jalan Nasional. Memang benar, proyek ini diambil alih oleh pusat. Ini adalah sinergi agar jembatan gantung yang dibangun berstandar nasional dan lebih aman dibandingkan jika menggunakan APBD yang terbatas,” jelasnya.
Meskipun sempat viral dengan nada negatif, kini warga setempat mulai memahami kondisi sebenarnya. Pembangunan jembatan ini diharapkan dapat memperbaiki mobilitas warga yang selama ini terkendala.
“Kami sempat mengira ini proyek mangkrak. Ternyata memang sedang dikerjakan oleh orang Balai Jalan (Nasional). Warga hanya berharap pengerjaannya cepat selesai, apalagi anak-anak sekolah lewat sini tiap hari,” kata ujang, salah seorang warga setempat.
Saat ini, kontraktor yang ditunjuk oleh BPJN tengah melakukan percepatan pengerjaan, mulai dari pemasangan kabel utama hingga pelapisan lantai jembatan dengan material yang lebih tahan lama. Targetnya, jembatan ini akan beroperasi penuh pada akhir bulan Juni mendatang dan diharapkan mampu mendongkrak perekonomian desa dengan mempermudah akses ke pasar dan fasilitas kesehatan, Pendidikan dan lainnya.
Pihak Balai Jalan Nasional meminta masyarakat untuk bersabar dan tidak terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya, serta bersama-sama menjaga keamanan aset jembatan yang sedang dibangun. (Nanda)
