Kemudian, dilanjutkan dengan Surat Edaran (SE) Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 yang ditulis pada 31 Mei 2022 lalu dan diteken oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo.
“Perihal status kepegawaian di instansi pusat dan daerah, didasari peraturan pemerintah tersebut,” kata Mahyeldi seperti dilansir Langgam.id, Kamis 23/6/2022.
Dijelaskan Mahyeldi, sesuai kesepakatan rapat koordinasi Gubernur se-Indonesia di Bali, April 2022 yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, meminta kepada pemerintah pusat untuk meninjau ulang keputusan itu.
“Kita sudah rakor dengan gubernur se-Indonesia, dan ini sudah menjadi sikap bersama. Kita minta ditinjau ulang,” jelas Mahyeldi.
