Kasus Pelaporan Perantau Asal Pesisir Selatan di Bandar Lampung Terus Bergulir, Polisi Jadwalkan Pemeriksaan Saksi

  • Whatsapp

LINTASREPUBLIK.COM – Kasus pelaporan perantau asal Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat berinisial H yang saat ini berdomisili di Bandar Lampung Terus bergulir, terbaru Kepolisian Resor Pesisir Selatan mengagendakan pemeriksaan saksi Senin depan.

“Kemarin saya sebagai pelapor sudah dipanggil penyidik, dan Senin pekan depan saya diminta menghadirkan dua orang saksi,” kata Didi Someldi Putra Ketua Umum LSM Peduli Transparansi Reformasi-PETA di Painan.

Bacaan Lainnya

Ia menjelaskan, pelaporan bermula dari saling lempar argumen antara dirinya dengan beberapa orang di grup WhatsApp terkait bantuan anggota DPR RI, Andre Rosiade, selanjutnya terlapor tanpa izin menyebarkan data pribadinya melalui sebuah template di grup tersebut.

Tidak hanya nama pribadi (typo), H juga memampangkan nomor teleponnya di template itu, termasuk juga foto dirinya serta nama organisasi yang dipimpinnya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi disebutkan bahwa nomor telepon seluler termasuk dalam data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Hal itu tertulis dalam Pasal 3 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi; a. Nama lengkap; b. Jenis kelamin; c. Kewarganegaraan; d. Agama; dan/atau e. Data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Kemudian di bagian penjelasan tertulis: Huruf e “Yang dimaksud dengan data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang antara lain nomor telepon seluler.”

Adapun larangan membagikan data pribadi termasuk nomor telepon seluler diatur dalam pasal 51 ayat 2, dan, ketentuan pidananya diatur dalam pasal 61 ayat 2: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).”

Sementara itu perbuatan menyebarluaskan data pribadi seseorang tanpa izin juga diatur oleh Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016.

Pasal tersebut mengatur tentang larangan bagi setiap orang untuk melakukan interferensi (mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, atau mentransfer) terhadap bentuk Dokumen Elektronik atau Informasi Elektronik tanpa hak atau dengan cara melawan hukum.

Ancaman hukuman diatur di Pasal 48 yang berbunyi: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Selanjutnya, setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Seterusnya, setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). (***)

Tinggalkan Balasan