LINTASREPUBLIK.COM – Ratusan warga Nagari Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menggelar aksi unjuk rasa di kantor nagari setempat, Senin 06/2/2023 pagi.
Untuk menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat (Kamtibmas) dan tindakan diluar kendali serta anarkis, aksi tersebut dikawal oleh personil Polsek Lengayang serta anggota Koramil setempat.
Kapolsek Lengayang IPTU Gusmanto, SH mengatakan, dalam aksi itu, masyarakat minta Wali Nagari Kambang Timur, Afri Yalmi, S.Pd.I segera mundur dari jabatannya karena dinilai arogan dan semena-mena selama menjabat.
“Warga menuntut Wali Nagari mundur dari jabatannya, karena telah memberhentikan perangkat tidak sesuai aturan yang berlaku, kemudian dalam mengambil keputusan Wali Nagari tersebut tanpa ada musyawarah dengan perangkat,” kata Gusmanto melalui keterangan tertulisnya, yang dikutip lintasrepublik.com melalui laman Website resmi Polres Pessel Selasa 07/3/2023.
Selain itu, sebanyak 80 orang guru TPA dan TPSA se Nagari Kambang Timur tidak menerima gaji, sedangkan Guru TPA dan TPSA di Nagari lain menerima gaji.
“Kemudian Wali Nagari Kambang Timur setiap bulannya memotong gaji perangkat senilai RP. 100 Ribu per orang dan itu tanpa musyawarah dengan perangkat, dan telah berjalan selama satu tahun serta kegiatan ketahanan pangan dilaksanakan tidak sesuai aturan,” tutur Gusmanto.
Selanjutnya pembagian bantuan langsung Tunai (BLT) dana desa (DD) juga tidak sesuai dengan aturan.
“Seharusnya warga menerima Rp. 900 ribu per tiga bulan, namun bantuan tersebut dibagikan hanya senilai Rp. 450 ribu untuk tiga bulan,” ungkap Gusmanto.
Gusmanto menegaskan, pihaknya bersama Forkopimca Lengayang menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh warga Kambang Timur tersebut dan akan mencarikan solusi terbaik.
“Pemerintahan kecamatan akan mengagendakan 3 hari ke depan terhitung hari ini, melakukan pertemuan dengan perwakilan masyarakat dan kepala kampung senagari Kambang Timur untuk membahas tuntunan masyarakat tersebut,” tegas Gusmanto.
Mengenai penyimpangan yang dilakukan oleh wali nagari tersebut kata Gusmanto, sebaiknya warga membuat surat resmi yang didukung data yang akurat kemudian ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan instansi terkait.
Selama unjuk rasa berlangsung pengamanan dilakukan secara terbuka oleh personil Polsek Lengayang bersama anggota Koramil dan secara tertutup oleh Sat Intelkam Polres Pessel.
“Alhamdulillah kegiatan berjalan dengan aman dan kondusif berkat dukungan massa yang orasi serta masyarakat sekitar, kami berharap nantinya akan dilakukan pembahasan yang lebih lanjut dari Forkopimda untuk pengambilan keputusan yang terbaik oleh pemerintah daerah, kami berharap masing-masing pihak mau bermusyawarah untuk mufakat agar solusi bersama bisa kita peroleh,” pungkas Gusmanto. (***)
