LINTASREPUBLIK.COM – Anggota DPR-RI Lisda Hendrajoni, SE, MMTr, mendukung penuh langkah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dalam menyikapi lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual (UU TPKS).
Menurut Lisda, Pembentukan Direktorat PPA ditingkat Bareskrim sampai tingkat Polda dan Polres adalah langkah yang tepat di ambil oleh institusi penegak hukum tersebut.
“Kami sangat menyambut baik, upaya Kepolisian dalam menindaklanjuti pengesahan UU TPKS, dengan ini kami sampaikan Fraksi Partai NasDem DPR RI mendukung penuh rencana pembentukan Direktorat PPA di Mabes Polri,” ucap Lisda, Jumat 15/4/2022.
Menurut Politisi Partai Nasdem itu, penerapan UU TPKS sangat ditentukan oleh kesiapan dan profesionalisme aparat penegak hukum agar menjadi efektif.
“Dengan terbentuknya Direktorat PPA yang nanti perangkatnya sampai ke Polda dan Polres akan sangat menunjang implementasi UU TPKS,” tutur Lisda.
Lisda berharap, pembentukan Direktorat PPA di Institusi Polri tersebut, perlu dibahas bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Sekretariat Negara.
“Tentu ada proses dan tahapan yang akan dilalui, seperti pembahasan dengan sejumlah kementerian, namun kita sangat berharap proses pembentukan Dir PPA di Polri dapat berjalan lancar sampai adanya Keputusan Presiden (Kepres) sebagai dasar pembentukannya,” ungkap Lisda.
Seperti diketahui Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si, melalui Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengapresiasi lahirnya Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
“Dengan adanya UU TPKS diharapkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat menjerat siapa saja yang terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut,” ujar Dedi.
Dedi menyebut, pihaknya bakal mempercepat usulan pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat khusus di Bareskrim.
“Polri tetap konsisten mempercepat usulan Direktorat PPA di tingkat Bareskrim dan ditindaklanjuti juga sampai dengan tingkat Polda dan Polres,” sebut Dedi. (***)
