LINTASREPUBLIK.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi pemberantasan Korupsi Terintegritas dengan Pemerintah Daerah, rapat yang diikuti oleh Kepala Daerah Se-Sumatera Barat (Sumbar) itu, berlangsung di Auditorium Gubernuran Sumbar, Kamis 18/3/2021.
Hadir dalam rapat itu diantaranya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan 19 Bupati/Walikota se-Sumatera Barat.
“Kami pahami cost politik untuk Pilkada itu sangat tinggi, sedangkan gaji atau fasilitas keuangan bagi Kepala Daerah dan bagi Gubernur tentu tidak cukup untuk mengembalikan, Atas analisa tersebut, kami menilai ada potensi besar untuk melakukan korupsi,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Menurutnya rapat koordinasi ini sangat penting, agar kedepannya segala tindakan pidana korupsi bisa dihindari terutama di Sumatera Barat, dia mengakui rapat koordinasi ini juga diselenggarakan di seluruh Daerah di Indonesia.
“KPK hadir ke berbagai daerah untuk mengantisipasi hal tersebut,” terangnya.
Lebih lanjut Gufron mengingatkan, agar Kepala Daerah yang baru saja terpilih di Pilkada serentak tahun 2020 lalu, bisa menghindari dari segala godaan korupsi tersebut, menurutnya KPK tidak akan pandang bulu dalam menangkap pelaku korupsi.
“Mumpung belum terjadi, kami lebih baik mencegah, kami tidak ingin hadir untuk menangkap, tapi kami hadir untuk mencegah, sepanjang bisa dicegah, kami cegah. tapi kalau sudah melakukan, tentu sebagai aparat penegak hukum kami tentu tidak bisa menutup mata, tentu kami proses hukum,” pungkas Gufron. (YR)
