LINTASREPUBLIK.COM – Pemerintah Kota Padang belum menyatakan sikap secara resmi terkait Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tentang, penggunaan Pakaian seragam dan atribut di lingkungan sekolah yang baru saja di keluarkan.
Hal ini disampaikan oleh Walikota Padang, H. Mahyeldi, SP di Padang, Kamis 4/2/2021, ia mengatakan akan menunggu secara detail isi dari SKB 3 Menteri tersebut.
“Kita tunggu dulu secara detail, harus jelas dulu apa saja isinya SKB ini,” ucap Mahyeldi
Mahyeldi mengakui masih melihat pro dan kontra di tengah masyaraakat sejak SKB 3 Menteri itu diumumkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim.
Selanjutnya dia menambahkan, Pemerintah Kota Padang tidak ingin terjebak dengan aturan yang akan di terapkan nantinya, karena Pemerintah Kota Padang salah satu daerah yang akan menjalankan aturan yang dibuat tersebut, jadi perlunya pengkajian mendetail terkait Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tersebut.
“Hasil koordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar belum ada surat resmi dari Pemerintah Pusat kepada Pemda. Jangan sampai sikap dan komentar kita nanti justru mendapatkan respon negatif. Sebaiknya kita tunggu dulu,” jelasnya.
Diketahui menteri pendidikan dan kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dan menteri Agama (Kemenag) Yaqut Cholil Qaumas, Resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri, terkait Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dilingkungan Sekolah Negeri Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengeh.
Dengan terbitnya SKB 3 Menteri tersebut maka Sekolah dan Pemda wajib untuk mencabut, aturan penggunaan seragam dan atribut sekolah yang telah diterapkan selama ini, paling lambat 30 hari sejak SKB 3 Menteri tersebut di keluarkan. (YR)
